Pelalawan – Pengelolaan sampah di Kabupaten Pelalawan hingga saat ini masih menghadapi tantangan yang cukup serius. Dari total 12 kecamatan yang ada, pelayanan pengelolaan sampah belum mampu menjangkau seluruh wilayah secara merata.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pelalawan, Eko Novitra, mengungkapkan bahwa sejauh ini layanan optimal baru bisa dirasakan di sebagian wilayah saja. Itu pun capaian tertingginya baru menyentuh angka sekitar 80 persen, khususnya di wilayah Pangkalan Kerinci.
Kondisi ini berdampak langsung pada rapor kebersihan daerah. Eko mengakui, berdasarkan penilaian terbaru, performa daerahnya masih jauh dari kata memuaskan untuk standar nasional.
"Sementara itu, nilai pengelolaan sampah tahun 2025 masih berada di angka 32, jauh dari standar penilaian Adipura," ujar Eko.
Selain masalah jangkauan layanan, sorotan utama juga tertuju pada kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Pelalawan. Hingga saat ini, TPA tersebut masih mengoperasikan sistem pembuangan terbuka atau open dumping.
Sistem ini dinilai sudah tidak ideal dan ramah lingkungan. Jika tidak segera dibenahi dan dialihkan ke sistem yang lebih modern, TPA tersebut terancam sanksi berat.
"Kondisi TPA yang masih menggunakan sistem open dumping juga menjadi perhatian, bahkan terancam ditutup jika tidak segera dilakukan pembenahan," lanjut Eko mengingatkan.
Menyikapi berbagai rapor merah tersebut, DLH Pelalawan tidak tinggal diam. Eko menegaskan bahwa pihaknya tengah merumuskan dan menyiapkan sejumlah langkah taktis guna merombak total sistem manajemen sampah di Pelalawan.
Fokus utama DLH ke depan akan bertumpu pada modernisasi infrastruktur dan penguatan edukasi di hulu (masyarakat).
"Berbagai langkah tengah disiapkan, mulai dari revitalisasi TPA, pengurangan sampah dari sumber melalui pemilahan, hingga pembentukan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan bank sampah," tandasnya.
Lebih lanjut, Eko menekankan bahwa program ini tidak akan sukses tanpa adanya sinergi yang kuat. Oleh karena itu, DLH akan aktif melibatkan partisipasi masyarakat serta menggandeng sektor swasta melalui dukungan dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan yang beroperasi di wilayah Pelalawan.
Pemerintah Kabupaten Pelalawan bergerak cepat membenahi sistem pengelolaan limbah demi mencegah. Mewakili Bupati H. Zukri, Asisten II Setda Pelalawan, Fakhrizal, menggelar rapat intensif penanganan sampah, Rabu (6/5/2026).
Rapat sebagai tindak lanjut peninjauan Bupati Pelalawan, H Zukri di sejumlah titik di Pangkalan Kerinci terkait persoalan sampah yang menghambat drainase, sehingga berpotensi menyebabkan banjir.
Dalam Kepala DLH Kabupaten Pelalawan, Eko Novitra mengungkapkan, bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Pelalawan masih menghadapi tantangan serius.
Dari 12 kecamatan, layanan baru optimal di sebagian wilayah, dengan capaian sekitar 80 persen di Pangkalan Kerinci. "Sementara itu, nilai pengelolaan sampah tahun 2025 masih berada di angka 32, jauh dari standar penilaian Adipura," sebutnya.
Lanjut Eko, kondisi Tempat Pembuangan Akhir yang berlokasi di Desa Kemang masih menggunakan sistem open dumping juga menjadi perhatian serius. Bahkan terancam ditutup jika tidak segera dilakukan pembenahan.
"Berbagai langkah tengah disiapkan, mulai dari revitalisasi TPA, pengurangan sampah dari sumber melalui pemilahan, hingga pembentukan TPST dan bank sampah yang melibatkan masyarakat serta dukungan CSR perusahaan," tandasnya.
Dijelaskannya, terkait dengan pengelolaan bank sampah di Pangkalan Kerinci, saat ini telah memiliki 1 unit bank sampah induk yang dikelola oleh DLH Kabupaten Pelalawan.
"Sedangkan bank sampah unit, ada di tiga kelurahan di Kota Pangkalan Kerinci. Selain itu juga ada bank sampah milik PT RAPP," beber Eko.
Masyarakat terlibat aktif dalam pengelolaan bank sampah, baik sebagai pengurus maupun nasabah. Namun begitu, kata Eko, monitoring masih belum dilaksanakan, karena saat ini masih fokus pada upaya pengurangan sampah melalui bank sampah.
"Kedepan akan diupayakan monitoring untuk mengantisipasi kemungkinan penularan vektor penyakit," tutupnya.
Asisten II menegaskan bahwa penanganan sampah harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, masyarakat, hingga dunia usaha.
“Penanganan sampah tidak bisa parsial. Harus dari hulu ke hilir, mulai dari edukasi, regulasi, hingga penguatan sarana prasarana. Peran masyarakat juga sangat penting dalam mengubah perilaku, termasuk membiasakan memilah dan membuang sampah pada tempatnya,” tegasnya.
Fakhrizal mendorong adanya inovasi dan terobosan program di tingkat kecamatan, termasuk gerakan gotong royong rutin serta penerapan sanksi bagi pelanggaran pengelolaan sampah.
Rapat diharapkan menghasilkan langkah konkret dalam mengatasi persoalan sampah di Kabupaten Pelalawan, khususnya di Pangkalan Kerinci, guna menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.***(Adv)
Penulis: Farikhin