Pelalawan - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan meraih penghargaan Treasury Award atas kinerja anggaran 2025 dari Kanwil DJPb Riau dalam acara Stakeholders Day 2026 di Pekanbaru, Kamis (7/5/2026).
Penghargaan diterima oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pelalawan Tengku Zulfan didampingi Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pelalawan Devitson Saharuddin.
Kegiatan diselenggarakan Kanwil DJPb Provinsi Riau bersama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pekanbaru itu sebagai bentuk apresiasi kepada satuan kerja dan mitra kerja atas capaian kinerja pengelolaan anggaran tahun 2025.
Acara dihadiri oleh berbagai perwakilan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah yang menjadi mitra kerja DJPb dan KPPN Pekanbaru dalam pengelolaan keuangan negara.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan melalui Kantor Wilayah DJPb Provinsi Riau menegaskan komitmennya dalam mengawal akuntabilitas keuangan negara.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi Riau, Adnan Wimbyarto, mengatakan penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja satuan kerja yang telah mendukung optimalisasi pelaksanaan APBN di daerah.
“Kegiatan ini merupakan bentuk apresiasi kepada mitra kerja kami, baik kementerian dan lembaga maupun pemerintah daerah. Ini menjadi bukti nyata bagaimana APBN bergerak sebagai shock absorber untuk menstimulasi perekonomian di Riau," ucapnya.
Sebagai bentuk apresiasi terhadap dedikasi para mitra kerja, ajang bergengsi Treasury Award secara rutin diselenggarakan untuk memberikan penghargaan bagi Satuan Kerja (Satker), Pemerintah Daerah (Pemda), serta lembaga perbankan dengan performa terbaik.
Penghargaan ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan instrumen evaluasi krusial untuk memastikan setiap rupiah APBN dikelola dengan prinsip transparan dan akuntabel.
Melalui ajang ini, DJPb berupaya memotivasi seluruh stakeholder agar tidak hanya fokus pada penyerapan anggaran, tetapi juga pada esensi spending better, yakni belanja yang efektif, efisien, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Kehadiran penghargaan ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara Kanwil DJPb Riau dengan instansi vertikal maupun pemerintah daerah.
"Treasury Award adalah bentuk pengakuan atas kedisiplinan pengelolaan anggaran. Kami berharap ini menjadi pemacu bagi seluruh mitra di Provinsi Riau untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengelolaan keuangan yang kredibel," tandasnya.
Kepala KPPN Pekanbaru, Tri Widiyono, menyampaikan penghargaan tersebut juga bertujuan untuk memotivasi seluruh satuan kerja agar terus meningkatkan kualitas kinerja dan penyerapan anggaran.
Menurutnya, meskipun sepanjang tahun 2025 dihadapkan pada berbagai dinamika, banyak satuan kerja yang tetap mampu menunjukkan kinerja pengelolaan anggaran yang sangat baik.
"Dengan adanya evaluasi berkala melalui apresiasi ini, Provinsi Riau diharapkan terus mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang stabil, didukung oleh tata kelola keuangan negara yang semakin sehat dan akuntabel," tukasnya.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah dengan menjadikan momentum Treasury Award sebagai standar baru kinerja birokrasi.
Langkah ini dipandang bukan sekadar ajang mengejar apresiasi simbolis, melainkan strategi krusial untuk memvalidasi efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sekda Pelalawan Tengku Zulfan menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang diterima Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Ia mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja sama dan komitmen seluruh perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik, transparan, dan akuntabel.
“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi Pemerintah Kabupaten Pelalawan untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, sehingga setiap program dan kegiatan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.
Dalam upaya mencapai standar tinggi tersebut, Pemkab memfokuskan penguatan pada empat pilar utama manajemen keuangan negara. ?Pemkab menginstruksikan seluruh satuan kerja untuk meninggalkan kebiasaan lama, yakni penumpukan belanja di akhir tahun.
Fokus utama saat ini adalah menciptakan pola penyerapan yang proporsional dan menjaga akurasi proyeksi arus kas bulanan. Hal ini bertujuan agar realisasi di lapangan selaras dengan perencanaan yang telah ditetapkan sejak awal tahun anggaran.
Menjawab tantangan zaman, digitalisasi menjadi instrumen wajib dalam penilaian tata kelola saat ini. Pemkab terus mendorong implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) guna mengurangi penggunaan uang tunai (cashless) dalam operasional dinas. Selain itu, sistem e-purchasing melalui e-katalog diperketat untuk memastikan pengadaan barang dan jasa berjalan transparan dan minim risiko administratif.
Kualitas laporan pertanggungjawaban tetap menjadi tulang punggung penilaian. Sinkronisasi data antara OPD dengan BPKAD kini diwajibkan berlangsung secara real-time. Di sisi lain, aspek kepatuhan perpajakan atas belanja daerah menjadi perhatian serius guna memastikan seluruh setoran pajak dilakukan secara akurat dan tepat waktu.
Pemkab juga mulai menerapkan strategi Treasury Management untuk mengelola kelebihan kas agar tetap produktif namun tetap berada dalam koridor regulasi yang aman. Selain itu, mitigasi risiko terhadap hambatan penyaluran DAK dari pemerintah pusat menjadi prioritas agar proyek-proyek strategis daerah tidak terkendala secara finansial.
"Capaian Treasury Award pada akhirnya adalah bentuk pengakuan atas kerja keras seluruh OPD. Jika komitmen ini terjaga, dampaknya akan langsung terasa pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas pemerintah daerah," tutup Tengku Zulfan.
Melalui sinergi antar-instansi yang kuat, Pemkab optimis bahwa tata kelola keuangan yang bersih dan modern bukan hanya akan menghasilkan penghargaan, tetapi juga menjadi fondasi pembangunan daerah yang lebih stabil dan berkelanjutan
Ia juga menegaskan bahwa Pemkab Pelalawan akan terus memperkuat sinergi antar perangkat daerah dalam meningkatkan disiplin pengelolaan anggaran serta mendorong percepatan realisasi program pembangunan.***(Adv)
Penulis: Farikhin