Pelalawan - Bupati Pelalawan, H Zukri menyerahkan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD 2024 kepada DPRD pada Sidang Paripurna di Gedung DPRD Pelalawan, Selasa (24/9/2024).
Sidang Paripurna dipimpin Pimpinan DPRD Pelalawan Baharudin SH MH dan Tengku Azriwardi ST.
Dalam kesempatan itu, dihadapan pimpinan dan Anggota DPRD, Bupati Zukri menyampaikan nota pengantar KUPA dan PASP APBD Perubahan 2024.
Bupati menyampaikan, APBD Pelalawan 2024 yang telah berjalan saat ini, sesuai dengan yang telah ditetapkan Perda Kabupaten Pelalawan Nomor 12 Tahun 2023, tentang APBD Tahun Anggaran 2024.
Namun dalam perjalanannya, lanjut Bupati, sesuai dengan Perda Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perubahan dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebelumnya.
"Kemudian disebabkan keadaan yang menyebabkan harus diadakannya pergeseran anggaran, baik antar Organisasi. Keadaan yang menyebabkan terjadinya Silpa tahun anggaran sebelumnya dan harus digunakan dalam tahun anggaran sesuai hasil audit BPK RI," paparnya.
Bupati menambahkan, berdasarkan Permendagri Nomor 15 Tahun 2023, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah, bahwa pemerintah bersama DPRD dapat melakukan Perubahan APBD.
"Penyusunan KUPA dilakukan secara menyeluruh guna menampung seluruh asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, sehingga berimbas pada perubahan struktur APBD 2024," paparnya lagi.
Bupati juga menyampaikan bahwa perubahan APBD 2024 secara keseluruhan terjadi penurunan dari APBD Murni, menjadi sebesar 2.070.341.758.661.
Meski mengalami penurunan tetapi angkanya tidak signifikan. Artinya mengalami penurunan yang disebabkan oleh akumulasi pendapatan daerah yang disesuaikan dengan penerimaan pembiayaan (Silpa) tidak mencapai target.
"Dapat kami sampaikan pada perubahan APBD 2024, pemerintah memfokuskan pada pengalokasian gaji dan TPP (14 bulan), pengalokasian dana DBH DR, penanganan kemiskinan Ekstrem, dan penganti utang belanja tahun 2023," sebutnya.
Terakhir, Bupati menyebutkan dengan diserahkannya KUPA-PPAS 2024 untuk dapat didiskusikan secara seksama, sehingga kebijakan dan program yang dituangkan dalam APBD-P 2024 menjadi lebih sempurna dan memberikan hasil nyata untuk pembangunan masyarakat dan daerah Kabupaten Pelalawan.
"Kami berharap pembahasan KUPA-PPAS APBD-P 2024 bisa berlangsung cepat. Sehingga dapat dilakukan penyampaian, pembahasan, pengesahan Ranperda APBD-P 2024," tutup Bupati Zukri.***
