DPRD Pelalawan Siap Kawal Program Asta Cita Presiden di Daerah

Pelalawan - Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan, H Syafrizal SE menegaskan komitmen penuh lembaga legislatif untuk mengawal dan menyelaraskan program kerja daerah dengan visi besar Pemerintah Pusat.

Langkah ini diambil guna memastikan visi besar pemerintah pusat terjabarkan dengan baik hingga ke pelosok desa di Kabupaten Pelalawan.

Hal ini menyusul instruksi khusus yang disampaikan Presiden Republik Indonesia dalam agenda retret Ketua DPRD provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia, menekankan pentingnya sinkronisasi program Asta Cita hingga ke tingkat kabupaten/kota.

Ketua DPRD provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia mengikuti retret Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) 2026 diselenggarakan Lemhannas RI di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, 15 hingga 19 April 2026.

Ketua DPRD Pelalawan menyampaikan bahwa seluruh jajaran pemerintah daerah diminta untuk bergerak cepat dalam mengimplementasikan arahan Presiden. Fokus utama adalah memastikan program-program strategis nasional dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di Negeri Seiya Sekata ini.

Beberapa poin prioritas yang menjadi sorotan utama diantaranya Makan Bergizi Gratis (MBG). Program krusial untuk pemenuhan gizi masyarakat dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Kemudian, lanjut politisi PDIP itu, adalah Koperasi Merah Putih. Sebagai upaya penguatan ekonomi kerakyatan melalui wadah koperasi yang lebih modern dan berdaya saing.

"Agrinas. Juga pemberian bantuan kapal tangkap bagi nelayan di wilayah perairan Kabupaten Pelalawan yang akan disalurkan melalui mekanisme koperasi berbasis kelompok," bebernya, Senin (20/4/2026).

Menyikapi instruksi tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan menegaskan bahwa pihaknya akan memperketat fungsi pengawasan agar anggaran dan pelaksanaan di lapangan berjalan tepat sasaran.

"Kami berkomitmen melakukan pengawasan ketat, terutama pada program Makan Bergizi Gratis (MBG), agar benar-benar menjangkau mereka yang membutuhkan di wilayah Pelalawan," ujarnya.

Selain pengawasan, fungsi monitoring juga akan ditingkatkan oleh seluruh anggota dewan di daerah pemilihan (dapil) masing-masing.

Hal ini bertujuan untuk memastikan tidak ada satu pun program prioritas yang luput dari perhatian, sehingga implementasi kebijakan pusat selaras dengan harapan masyarakat dan target pemerintah nasional.***

Penulis: Farikhin