Pencarian

Pasca Ditetapkan Sebagai Gubri Terpilih, Abdul Wahid Silauturahmi ke Berbagai Kementrian

Pekanbaru - Setelah ditetapkan sebagai Gubernur Riau Terpilih oleh KPU, Abdul Wahid melaui akun media sosial pribadinya terlihat mengupdate kegiatannya kunjungan ke berbagai kementrian.

Diantaranya bersama Mentri Perokonomian Air Langga Hartanto, Mentri Energi dan Sumberdaya Mineral Bahlil Lahaladia, Mentri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Kadir Karding, juga Mentri Dalam Negri Tito Karnavian.

Saat dikonfirmasi terkait kunjungan yang dilakukan tersebut, Wahid mengatakan hanya silaturrahmi dan bukan dalam bentuk kunjungan resmi.

"Kunjungan pribadi saja, karena sebahagian besar kabinet Presiden Probowo ini banyak teman dan kolega semasa saya di DPR RI dulu," ungkapnya.

Wahid membenarkan adanya diskusi yang berlangsung, terutama mengenai kondisi Riau. Ia berharap ketika memimpin sebagai Gubernur Riau mendapat dukungan pemerintah pusat.

"Kepada Pak Tito (Mendagri) saya minta petunjuk agar tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dapat dijalankan, ada sinergi dan tentu dukungan," ujarnya.

"Kalau dengan Pak Menko Air Langga, saya mendiskusikan kondisi pertumbuhan ekonomi, kita tentu berharap Riau akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, karena potensi yang dimiliki sangat melimpah," lanjutnya.

Selain dua menteri itu, Wahid juga mengungkapkan sudah banyak berdiskusi dengan berbagai kementrian, hal itu diharapkan sebagai langkah awal agar program pembangunan yang disusunnya nanti mendapatkan dukungan pemerintah pusat.

"Beberapa waktu lalu juga diterima Pak Mentri ESDM, Pak Bahlil, kita diskusi tentang potensi sumber daya enerdi di Riau. Ada juga Mentri Pekerja Migran Indonesia Pak Karding, beliau juga menyorot kondisi tenaga kerja Riau yang banyak ke negara jiran, tetapi tidak terkelola bahkan banyak yang ilegal, ini yang harus dibenahi kedepan," paparnya.

Terakhir, melalui pesan singkat Wahid mengatakan akan merancang master plan Provinsi Riau yang akan menjadi panduan pembangunan Riau, dan akan meminta dukungan pemerintah pusat.***