PELALAWAN – Pemerintah Kabupaten Pelalawan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Progres Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Strategis melalui dukungan Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan Tahun 2026. Pertemuan ini berlangsung di Kantor Bappeda Pelalawan, Kamis (16/7/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Pelalawan, Drs. Fakhrizal, M.Si. Turut hadir dalam agenda ini Kepala Bappeda, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, para kepala OPD terkait, serta jajaran perwakilan manajemen perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Pelalawan.
Dalam arahannya, Fakhrizal menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pihak swasta yang telah berkomitmen mendukung pembangunan daerah. Ia menekankan bahwa akselerasi pembangunan di Kabupaten Pelalawan tidak bisa hanya bertumpu pada APBD, mengingat kondisi fiskal dan transfer keuangan daerah yang saat ini cukup terbatas.
"Pemerintah Kabupaten Pelalawan mengucapkan terima kasih atas kontribusi nyata perusahaan melalui program CSR. Sebagai mitra yang berinvestasi dan tumbuh di Pelalawan, perusahaan tentu memiliki tanggung jawab moral untuk ikut mendorong kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan sekitar," ujar Fakhrizal.
Ia menjelaskan bahwa lewat skema kolaborasi CSR ini, pemerintah daerah berupaya memastikan proyek-proyek vital yang dibutuhkan masyarakat tetap berjalan optimal. Oleh karena itu, sinergi dan komunikasi dua arah antara pemerintah dan dunia usaha harus terus diperkuat.
Untuk memastikan program berjalan efektif, Fakhrizal meminta setiap rencana kerja dikawal ketat dengan timeline atau jadwal pelaksanaan yang konkret. Langkah ini penting agar setiap kendala teknis di lapangan dapat segera dideteksi dan dicarikan jalan keluar bersama.
Di samping itu, ia juga mengingatkan aspek akuntabilitas. Fakhrizal mengimbau seluruh pihak untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian, terutama pada proyek yang didanai oleh konsorsium atau gabungan beberapa perusahaan. Setiap kontribusi harus memiliki dasar perhitungan yang transparan agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif.
Sebagai penutup, Fakhrizal meminta agar proyek infrastruktur yang telah rampung bisa segera diserahterimakan kepada pemerintah daerah agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
Ia juga mendorong perusahaan untuk lebih aktif memublikasikan realisasi program CSR mereka, sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang utuh mengenai kontribusi positif industri di daerah mereka.***
Editor: Farikhin
