Pelalawan - Kabupaten Pelalawan terus mengukuhkan posisinya sebagai episentrum industri kelapa sawit di Provinsi Riau. Memasuki tahun 2026, daerah ini tercatat mengelola ratusan ribu hektar lahan hijau yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat sekaligus motor penggerak industri strategis nasional.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Kabupaten Pelalawan tahun 2025 mencapai 4,81 persen. Data tersebut menunjukkan, sektor pertanian khususnya kelapa sawit merupakan tulang punggung ekonomi dengan luas perkebunan diperkirakan mencapai 500 ribu hektare, mencakup perkebunan rakyat dan perusahaan.
Sawit tidak hanya menjadi komoditas perkebunan, tetapi juga telah sumber kehidupan bagi masyarakat Kabupaten Pelalawan, yang terafiliasi dengan kegiatan perkebunan kelapa sawit.
Kecamatan Langgam tetap menjadi jawara luasan lahan dengan cakupan sekitar 77.720 hektar, disusul oleh Pangkalan Kuras, Kerumutan, dan Ukui. Dengan rata-rata produktivitas Tandan Buah Segar (TBS) mencapai 2.676 hingga 3.157 kg/ha/tahun, Kabupaten Pelalawan menjadi magnet bagi investasi pengolahan hasil bumi.
Bupati Pelalawan, H Zukri menegaskan besarnya potensi sumber daya alam di Kabupaten Pelalawan khususnya di sektor perkebunan kelapa sawit, seharusnya dapat dikelola secara optimal agar dapat memberikan nilai tambah bagi daerah.
Hal itu disampaikan saat kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Provinsi Riau di Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri, Pekanbaru, Kamis (2/4/2026), dalam rangka pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan bank daerah sebagai pilar penting peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kunjungan kerja Komisi II DPR RI dipimpin Dr. HM Taufan Pawe SH MH dihadiri Plt. Gubernur Riau diwakili Sekretaris Daerah Provinsi Riau Dr. H. Syahrial Abdi AP M.Si, jajaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Plt. Direktur Utama Bank Riau Kepri, Direktur BUMD, BLUD dan BMD Drs. H Yudia Ramli, M.Si, kepala daerah se-Provinsi Riau, Tim Komisi II DPR RI, serta direksi BUMD.
Sekda Provinsi Riau Syahrial Abdi menegaskan keberadaan BUMD diharapkan menjadi motor penggerak kemandirian fiskal daerah. Ia menyampaikan hampir seluruh daerah di Riau telah memiliki BUMD, meski kondisi kinerjanya masih bervariasi.
“Kita berharap ke depan, dengan dukungan regulasi seperti Undang-Undang BUMD, tata kelola BUMD semakin profesional, akuntabel, dan mampu memberikan kontribusi optimal bagi daerah," ucapnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga didorong untuk menangkap peluang strategis dalam pengelolaan sektor perkebunan, khususnya kelapa sawit, agar daerah memiliki peran lebih besar dalam pengelolaan sumber daya unggulan.
Dalam forum tersebut, Bupati Pelalawan menyampaikan pentingnya penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pilar utama dalam mendorong kemandirian fiskal daerah. Menurutnya, BUMD harus mampu menjadi motor penggerak ekonomi, bukan sekadar pelengkap dalam struktur pembangunan.
Besarnya potensi sumber daya alam di Kabupaten Pelalawan, khususnya di sektor perkebunan kelapa sawit, seharusnya dapat dikelola secara optimal melalui BUMD agar memberikan nilai tambah langsung bagi daerah.
“BUMD harus diberi ruang yang lebih luas untuk terlibat langsung dalam pengelolaan sektor strategis daerah. Dengan demikian, manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati pihak luar, tetapi juga dapat dirasakan oleh masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah,” ujarnya.
Bupati Zukri juga mendorong adanya kebijakan yang memungkinkan BUMD menjalin kemitraan dengan koperasi dan masyarakat, sehingga tercipta penguatan ekonomi berbasis kerakyatan.
Ia berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat dan DPR RI dalam memberikan fleksibilitas regulasi, agar BUMD dapat berkembang lebih profesional, adaptif, dan mampu menjadi tulang punggung kemandirian ekonomi daerah.
?Kekuatan industri di Kabupaten Pelalawan didukung oleh keberadaan 31 unit Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang beroperasi secara resmi. Perusahaan-perusahaan global seperti Grup Asian Agri (PT Inti Indosawit Subur), Grup Musim Mas, PT Adei Plantation, hingga PT Serikat Putra menjadi pemain utama yang menyerap hasil panen baik dari kebun inti maupun mitra petani.
?Namun, bintang utama dalam transformasi ekonomi lokal adalah koperasi. KUD Sumber Makmur menjadi salah satu contoh sukses koperasi yang diakui secara nasional karena kemandiriannya mengelola lebih dari 1.500 hektar lahan.
Koperasi di wilayah eks-transmigrasi seperti Pangkalan Kuras dan Ukui kini gencar mengejar sertifikasi internasional (RSPO/ISPO) demi menembus pasar global yang lebih hijau dan berkelanjutan.
?Di balik angka pertumbuhan yang mengesankan, tantangan besar masih membayangi petani swadaya. Masalah kualitas bibit yang tidak teridentifikasi dan akses sertifikasi ISPO menjadi fokus utama Pemerintah Kabupaten Pelalawan saat ini.
Hingga tahun 2026, banyak koperasi yang berada dalam masa transisi, melakukan penebangan pohon tua untuk ditanami kembali dengan bibit unggul yang lebih produktif.
?Tahun 2026 juga menjadi momentum krusial bagi penegakan regulasi. Pemerintah daerah terus mengawal kewajiban perusahaan untuk menyediakan 20% lahan plasma dari total luas Hak Guna Usaha (HGU) mereka. Sekitar 20 perusahaan kini berada dalam pengawasan ketat agar hak masyarakat sekitar dapat terpenuhi sesuai regulasi.
?Tak hanya berhenti pada penjualan TBS, visi masa depan Kabupaten Pelalawan kini mengarah pada hilirisasi. Koperasi-koperasi besar didorong untuk mulai mengolah produk turunan, seperti minyak makan merah.
Langkah ini diharapkan mampu mendongkrak pendapatan tahunan petani yang saat ini rata-rata berada di angka Rp21 juta hingga Rp23 juta per hektare.
?Dengan sinergi antara korporasi besar, penguatan koperasi, dan dukungan penuh pemerintah melalui Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), Kabupaten Pelalawan optimis tetap menjadi barometer industri kelapa sawit berkelanjutan di Indonesia.
Wakil Bupati Pelalawan, H Husni Tamrin berharap program peremajan sawit dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani kelapa sawit.
Hal itu disampaikan pada syukuran replanting atau peremajaan kelapa sawit perdana di areal Koperasi Produsen Unit Desa (KPUD) Sejahtera SP 6, Hamparan 117 Kelompok Balam, Desa Makmur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Rabu (8/4/2026).
Wakil Bupati Pelalawan menyampaikan harapan agar program replanting ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani kelapa sawit. Ia menyadari bahwa pada masa awal replanting, kondisi ekonomi petani akan mengalami penurunan karena tanaman belum menghasilkan.
“Kami berharap kelompok tani tetap bisa menghidupi keluarga selama masa replanting ini. Memang akan ada sedikit gangguan ekonomi, karena sawit baru bisa menghasilkan pada tahun ketiga. Untuk itu, perlu adanya diskusi bersama melalui program CSR perusahaan dan dukungan dari Dinas Koperasi guna mencari solusi dan inovasi agar masyarakat tetap memiliki sumber penghasilan,” kata Husni Tamrin.
Sementara itu, perwakilan PT Asian Agri, Diego, menyampaikan bahwa replanting ini merupakan momen penting yang telah lama dinantikan oleh KPUD Sejahtera. Ia menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan tahap pertama dari program peremajaan yang direncanakan secara bertahap.
“Ini adalah replanting tahap pertama untuk KPUD Sejahtera di SP 6. Dari total luasan 862 hektare, sekitar 184 hektare atau kurang lebih 20 persen yang diremajakan pada tahap ini. Kami berharap ke depan akan ada tahap kedua, ketiga, dan seterusnya agar produktivitas kebun semakin meningkat," jelasnya.
Diego juga menegaskan komitmen Asian Agri sebagai mitra yang telah hampir 40 tahun bekerja sama dengan masyarakat untuk terus mendukung keberhasilan program tersebut.
“Kami akan tetap bertanggung jawab memastikan seluruh proses berjalan dengan baik. Semoga ke depan tidak ada kendala dan seluruh tahapan replanting dapat berjalan lancar,” tutupnya.
Kegiatan dihadiri perwakilan perusahaan Asian Agri, anggota DPRD Kabupaten Pelalawan, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pelalawan Tengku Zulfan, kepala OPD terkait, Camat Pangkalan Kerinci, serta kelompok tani dan pengurus koperasi.***(Adv)
Penulis: Farikhin
.jpg)
