Pelalawan - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pelalawan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melakukan langkah konkret dalam upaya menjaga stabilitas harga barang pokok, guna menekan angka inflasi di Kabupaten Pelalawan.
Salah satunya dengan menggelar inspeksi mendadak (sidak) dan pemantauan harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar, swalayan, dan toko. Tak hanya itu, Tim Pengendalian Inflasi Daerah juga menggelar gerakan pangan murah di Kabupaten Pelalawan.
Baru ini, TPID Kabupaten Pelalawan menggelar sidak dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Pelalawan, Drs. Fakhrizal didampingi perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang tergabung dalam TPID.
Diantaranya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Ketahanan Pangan, Bagian Perekonomian, serta Satpol PP. Sidak sebagai tindaklanjut hasil rapat bersama yang digelar sebelumnya.
Tim menyasar ke sejumlah titik, termasuk pasar tradisional, toko kelontong, dan swalayan yang menjual kebutuhan pokok masyarakat.
Fokus utama pemantauan TPID adalah memastikan kestabilan harga barang, ketersediaan pasokan, serta memantau kemungkinan adanya penimbunan barang oleh distributor.
Fakhrizal menyampaikan, sidak yang dilakukan merupakan bentuk komitmen Pemkab Pelalawan untuk menjaga inflasi tetap terkendali, serta menjamin ketersediaan bahan pokok di tengah masyarakat.
“Kegiatan ini merupakan tindak lanjut langsung dari rapat TPID yang telah kita laksanakan. Kita ingin pastikan harga tetap stabil dan stok barang aman menjelang masa transisi semester kedua tahun ini. Kami juga akan terus berkoordinasi dengan pihak distributor dan pelaku usaha agar distribusi barang tidak terganggu," paparnya.
Sebelumnya, Pemkab Pelalawan melalui TPID menggelar operasi pasar murah di Halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DKPTPH) Kabupaten Pelalawan.
Kegiatan ini terselenggara atas kerja sama Perum Bulog, PT Musim Mas, Dinas Perikanan dan Kelautan, serta kelompok tani binaan DKPTPH Kabupaten Pelalawan.
Gerakan Pangan Murah dibuka Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Alfi Anansyah Putra mewakili Bupati Pelalawan.
Kelangkaan bahan pokok kerap menjadi salah satu penyebab inflasi. Kondisi ini sering dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk menimbun barang untuk keuntungan pribadi.
“Peran kita sebagai pemerintah daerah adalah menjaga ketersediaan dan stabilitas pasokan bahan pokok. Melalui gerakan pangan murah yang didukung oleh Bulog, PT Musim Mas, serta kelompok tani binaan DKPTPH, kita harapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat," ungkap Fakhrizal.
Lebih lanjut ia menyampaikan, komoditas yang disediakan dalam gerakan pangan murah sebagian besar berasal dari hasil pertanian lokal binaan, yang tidak hanya membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi petani daerah.
“Petani maju, ekonomi maju, Pelalawan maju. Ini sejalan dengan visi dan misi Bupati Pelalawan menuju Pelalawan Maju 2026,” tambahnya.
Adapun daftar komoditas yang tersedia dalam gerakan pangan murah diantara, beras Anak Daro kemasan 5 Kg seharga Rp72.500, minyak goreng kemasan 1 liter seharga Rp17.000, kemasan 2 liter seharga Rp 30.000, gula pasir kemasan 1 Kg seharga Rp 17.000, aneka sayuran dan ikan segar yang disediakan dalam jumlah terbatas.
Pemerintah Kabupaten Pelalawan berharap gerakan pangan murah dapat menjadi solusi konkret dalam membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus menjaga stabilitas harga pangan.
Berdasarkan hasil pemantauan Badan Pusat Statistik atau BPS di empat kabupaten/kota, IHK Provinsi Riau pada Juni 2025 naik menjadi 108,59 dari 107,30 pada Juni 2024. Tembilahan menjadi daerah dengan inflasi tertinggi, yakni 2,19 persen, sedangkan inflasi terendah terjadi di Kabupaten Kampar sebesar 0,57 persen.
BPS terus memantau perkembangan harga berbagai komoditas agar inflasi tetap terkendali, terutama menjelang periode rawan kenaikan harga pada semester kedua tahun ini.
BPS mengimbau masyarakat tetap bijak dalam berbelanja dan diharapkan pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi pengendalian harga, terutama untuk komoditas pangan yang fluktuatif.
Pemerintah daerah diharapkan dapat menjaga stabilitas harga, terutama pada sektor yang berkontribusi besar terhadap inflasi, guna menjaga daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini.(Adv)
Penulis: Farikhin
