Pelalawan - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pelalawan menegaskan perannya sebagai ujung tombak penguatan fiskal daerah melalui optimalisasi pajak sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Bapenda Pelalawan mengambil langkah inovatif dalam sitem pajak daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efesiensi, transparansi dan mutu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Langkah inovatif diharapkan dapat membawa dampak positif dalam peningkatan pendapatan asli daerah, serta dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak daerah.
Bapenda Kabupaten Pelalawan, pada pertengahan tahun 2025 ini telah meluncurkan inovasi digital bertajuk SIDAPA (Sistem Informasi Dashboard Pendapatan Daerah).
Aplikasi digital ini, digunakan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan pendapatan asli daerah.
Kepala Bapenda Kabupaten Pelalawan, Hj. Jahlelawati mengatakan aplikasi SIDAPA dikembangkan untuk mempermudah monitoring pendapatan daerah secara real-time serta mendukung pengambilan kebijakan yang cepat dan tepat oleh pimpinan daerah.
"Aplikasi ini sangat diperlukan khususnya saat rapat evaluasi, karena bisa langsung menyajikan data kinerja perangkat daerah pengelola PAD secara aktual," ujarnya.
SIDAPA merupakan hasil inovasi dari Kabid Pelayanan, Pengembangan dan Pelaporan PAD, Hj. Sulastri, S.Ag yang menyajikan data pajak, retribusi, dan jenis pendapatan lainnya dalam bentuk dashboard interaktif berbasis web.
Masyarakat dapat mengakses SIDAPA https://simpatda.pelalawankab.go.id/dashb untuk mengetahui langsung capaian dan realisasi PAD Kabupaten Pelalawan.
Dashboard ini menyajikan komposisi target PAD tahun 2025, perbandingan antara target dan realisasi pendapatan dari berbagai sektor, peringkat OPD berdasarkan capaian realisasi anggaran PAD dan grafik pertumbuhan penerimaan daerah.
Selain inovasi digital, Bapenda juga meluncurkan program non-digital, yaitu GETAR PAK KADES (Gerakan Target Maksimal Pajak di Kelurahan dan Desa), Optimalisasi pemanfaatan dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah ke desa-desa.
Program ini bersinergi dengan pemerintah kelurahan dan desa untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, mempercepat layanan pajak, dan memastikan pengelolaan pajak daerah berjalan maksimal dan efisien.
"Tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, inovasi ini juga dirancang untuk memperbaiki kualitas layanan publik. Kami terus berkomitmen mencari terobosan baru yang transparan dan akuntabel demi kemakmuran bersama," jelas Jahlelawati.
Tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, inovasi dalam sistem pajak ini juga dirancang untuk memperbaiki kualitas layanan publik kepada masyarakat.
Pihaknya berkomitmen untuk terus mencari cara-cara baru yang lebih efisien dan transparan dalam mengelola pajak daerah demi kemakmuran bersama.
Sebelumnya Wakil Bupati Pelalawan, Husni Tamrin memimpin rapat optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah di Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Pelalawan.
Rapat strategis ini turut dihadiri Asisten I Zulkifli dan Plt. Asisten III Mayhendri, serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta jajaran.
Fokus utama dalam rapat mencakup beberapa sektor penting yang menjadi sumber penerimaan daerah, antara lain Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk sektor listrik, serta retribusi usaha daerah yang berkaitan dengan pengelolaan dan penjualan bibit tanaman dan bibit ikan.
Wakil Bupati menyampaikan bahwa tujuan utama dari rapat ini adalah melaksanakan langkah-langkah ‘marathon’ dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pendekatan intensifikasi dan ekstensifikasi wajib pajak.
"Optimalisasi pendapatan daerah harus dilakukan secara terstruktur dan berkelanjutan. Melalui intensifikasi, kita perkuat basis pajak yang ada. Sedangkan dengan ekstensifikasi, kita perluas jangkauan pajak dan retribusi agar tidak ada potensi pendapatan yang terlewat," jelas Husni Tamrin.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan tulang punggung dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan serta mendukun prioritas pembangunan daerah.
Kinerja pengelolaan PAD menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan publik serta pembangunan berkelanjutan.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengingatkan agar seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait terus menggencarkan sosialisasi kebijakan perpajakan dan retribusi kepada masyarakat.
“Kebijakan ini tidak akan efektif tanpa partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, kita semua harus memastikan bahwa masyarakat memahami kewajiban dan manfaat dari pajak dan retribusi yang dibayarkan," pungkasnya.
Bapenda Kabupaten Pelalawan sebelumnya juga telah membuat inovasi implementasi sistem manajemen pajak yang canggih, sistem ini bertujuan agar pengelolaan pajak daerah lebih efektif, rfisien, transparan dan akuntable.
Sistem ini tidak hanya dapat memberikan kemudahan dan percepatan pelayanan kepada masyararakat, namun juga tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak menjadi lebih baik, sehingga pendapatan daerah dapat meningkat signifikan.
Adapun Inovasi-inovasi yang sudah diluncurkan oleh Bapenda Kabupaten Pelalawan sebemumnya, diantaranya adalah SIIP (Sistem Informasi Pajak) berbasis web dirancang dan bisa di akses oleh seluruh masyarakat melalui link Infopajak.pelalawankab.go.id.
SIAP-PAKDE (Sistem Aplikasi Pajak Kelurahan dan Desa) berbasis web dirancang untuk petugas pajak yang ada di kelurahan dan desa di wilayah Kabupaten Pelalawan.
SIMPATDA (Sistem Informasi management Pendapatan Daerah) juga berbasis web dirancang untuk pelayanan, penatausahaan dan pelaporan pajak daerah pada Kantor Bapenda Kabupaten Pelalawan
Tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, inovasi dalam sistem pajak ini juga dirancang untuk memperbaiki kualitas layanan publik kepada masyarakat. Bapenda Pelalawan berkomitmen untuk terus mencari cara-cara baru yang lebih efisien dan transparan dalam mengelola pajak daerah.***
Penulis: Farikhin
