PELALAWAN — Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pelalawan mendesak PT Adei Plantation untuk lebih terbuka mengenai penyerapan tenaga kerja (naker) lokal serta meningkatkan kontribusi nyata terhadap perbaikan fasilitas publik di sekitar wilayah operasional perusahaan.
Hal tersebut ditegaskan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPRD Pelalawan, Nasraudin SH didampingi Wakil Ketua Komisi Supratman SE dan anggota komisi Musri Evendi, bersama manajemen perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut, Senin (14/9/2026).
Langkah tegas ini diambil guna memastikan keberadaan investor memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat tempatan, khususnya para lulusan sarjana hingga SMA di desa-desa sekitar operasional.
DPRD meminta rincian data karyawan secara mendalam (by name, by address) dalam tempo satu minggu untuk memverifikasi apakah klaim kuota ketenagakerjaan benar-benar diisi putra daerah atau sekadar peralihan status domisili.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Pelalawan, Nasarudin US menyampaikan secara tegas kepada pihak manajemen perusahaan untuk membuka data ketenagakerjaan secara transparan serta lebih responsif terhadap perbaikan fasilitas umum di wilayah operasional.
"Perusahaan, harus menyerahkan rincian data tenaga kerja secara mendalam dalam kurun waktu satu minggu," tegas Nasarudin, usai pertemuan kepada JendelaNegeri.co.
Anggota Komisi IV DPRD Pelalawan, Musri Evendi, menekankan pentingnya transparansi posisi kerja dari tingkat eksekutif hingga pekerja lapangan. Menurutnya, verifikasi data hingga tingkat asal desa mutlak dilakukan agar tidak terjadi manipulasi status tenaga kerja lokal.
Di samping isu ketenagakerjaan, pihaknya juga menyoroti minimnya kepedulian perusahaan terhadap infrastruktur jalan dan fasilitas kesehatan masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Humas PT Adei Plantation, Prasetyo Adi Nugruho SH MH, menyatakan bahwa proporsi tenaga kerja lokal saat ini telah mencapai 75 persen dari total sekitar 1.000 karyawan.
Dokumen perusahaan saat ini sudah mencatat NIK karyawan, tetapi kelengkapan fotokopi KTP fisik masih dalam proses pemenuhan," ungkapnya.
Mengenai tuntutan perbaikan fasilitas umum berupa bangunan Posyandu di wilayah operasional Pekan Tua, pihak manajemen berjanji akan segera berkoordinasi dengan Lurah Pelalawan untuk tindak lanjut di lapangan.***
Penulis: Farikhin