Pelalawan - Bupati Pelalawan, H Zukri menggelar rapat tindak lanjut pengendalian inflasi daerah bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Pelalawan, Senin (19/8/2024).
Diantaranya, Dinas Koperasi UMKM Perindag, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Sosial, BPKAD, Bappeda, Inspektorat, Dinas Kominfo, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, dan Bagian Perekonomian dan SDA.
Hal ini sebagai tindak lanjut zoom meeting pada rapat koordinasi pengendalian inflasi nasional dipimpin langsung oleh Plt. Sekretaris Jendral Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir.
Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Pelalawan didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Drs. Fakhrizal di Kantor Bupati Pelalawan.
Dalam arahannya Bupati Zukri menekankan kepada seluruh anggota TPID agar bersinergi dalam rangka pengendalian inflasi.
"Sinergitas dan kekompakan harus dilakukan untuk mengatasi variabel-variabel yang dapat menyebabkan inflasi. Saya juga meminta agar Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan agar melakukan pemetaan terhadap daerah
rawan inflasi dengan tetap berkoordinasi bersama OPD teknis terkait serta melakukan pemetaan daerah rawan pangan," paparnya.
"Kemudian, juga dapat melakukan optimalisasi lahan-lahan potensial untuk melakukan gerakan menanam menjaga ketersediaan pangan," lanjut Bupati Zukri.
Masih pada kesempatan yang sama Fakhrizal menyampaikan bahwa secara nasional sesuai dengan yang telah disampaikan BPS RI, Indonesia cenderung mengalami deflasi, hal ini berdasarkan angka IPH atau Indeks Perubahan Harga di sebagian besar daerah yang mengalami penurunan IPH.
"Namun ada beberapa daerah juga mengalami inflasi dari komoditas tertentu," ungkapnya.
Fakhrizal juga menekankan kepada TPID Kabupaten Pelalawan untuk memperhatikan beberapa poin terkait inflasi yang terjadi di Kabupaten Pelalawan, yakni IPH Kabupaten Pelalawan -1,03 % berdasarkan data BPS Provinsi Riau dengan komoditas andil perubahan harga yaitu bawang merah, daging ayam ras, dan minyak goreng.
Asisten II Fahkrizal menyampaikan bahwa salah satu penyebab inflasi daerah adalah adanya kelesuan ekonomi daerah yang erat kaitannya dengan realisasi pendapatan dan belanja daerah. "Sehingga Bapenda diminta agar menyiapkan data realisasi PAD dan BPAKD menyiapkan data realisasi belanja," tandasnya.***
