Pelalawan - Bupati Pelalawan, H Zukri menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur yang menjadi akses vital di daerah. Salah satunya penyelesaian pembangunan Jalan Lintas Bono, akses penghubung Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan dengan Kabupaten Indragiril Hilir (Inhil).
Penegasan tersebut disampaikan saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025–2029 berlangsung di Balai Serindit, Komplek Gubernuran Riau, Pekanbaru, baru ini.
Forum strategis ini mengusung tema Riau Berbudaya Melayu, Dinamis, Ekologis, Agamis dan Maju atau Riau Bedelau.
Acara dibuka langsung oleh Gubernur Riau, H Abdul Wahid turut dihadiri secara virtual oleh perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PPN/Bappenas.
Dalam sambutannya Abdul Wahid menekankan bahwa Musrenbang RPJMD bukan sekadar agenda rutin, melainkan momentum menyatukan visi dan strategi pembangunan Riau lima tahun ke depan.
"Riau tidak bisa dibangun dengan cara biasa-biasa saja. Kita menghadapi tantangan nyata: ketimpangan wilayah, keterbatasan akses dasar, kerusakan lingkungan, hingga ketergantungan pada sektor primer. Tapi kita juga punya modal kuat," tegasnya.
Ia merinci capaian ekonomi Riau yang tumbuh sebesar 4,65% pada triwulan I 2025, naik dari 3,65% pada tahun sebelumnya. PDRB Riau tercatat Rp1.112 triliun, terbesar kedua di luar Pulau Jawa. IPM mencapai 75,67, tingkat kemiskinan turun ke 6,36%, pengangguran menyusut ke 3,70%, dan gini rasio membaik menjadi 0,306.
Namun menurut Abdul Wahid, pembangunan bukan sekadar angka, tetapi perubahan nyata yang dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, visi Riau Bedelau diperkuat dengan tagline
Merawat tuah, menjaga marwah, serta diturunkan ke dalam enam program prioritas pembangunan, yakni pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, infrastruktur andal dan merata, ekonomi berbasis hilirisasi, penurunan kemiskinan dan ketimpangan, reformasi birokrasi dan pelayanan publik dan perlindungan budaya dan lingkungan hidup.
Pemerintah Provinsi Riau juga menerapkan pendekatan spasial pembangunan melalui tiga Wilayah Pengembangan (WP). Diantaranya WP Bernilai (Bengkalis, Rokan Hilir, Rokan Hulu dan Dumai)
WP Pilar Meranti (Pekanbaru, Kampar, Siak, Pelalawan dan Kepulauan Meranti), WP Gasing (Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kuantan Singingi).
Dalam forum tersebut Bupati Pelalawan, H Zukri menyampaikan sejumlah pandangan kritis dan strategis. Ia menekankan bahwa kemajuan suatu daerah bukan hanya dilihat dari besaran pendapatan, tetapi juga bagaimana pendapatan tersebut dikelola secara tepat sasaran.
"Musrenbang RPJMD ini penting untuk menyelaraskan arah pembangunan. Tapi kita tidak hanya bicara soal pembangunan, kita bicara soal bagaimana pendapatan dikelola secara adil dan efektif untuk rakyat," ungkapnya.
Ia mendorong perlunya inisiatif daerah dalam mempercepat hilirisasi dan mendorong proyek strategis daerah menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN).
"Kita tidak harus menunggu dari pusat. Daerah harus mulai menetapkan proyek strategisnya sendiri. Dari proyek strategis daerah inilah yang nantinya akan menjadi Proyek Strategis Nasional," jelasnya.
Bupati Zukri menyoroti pentingnya skema penguatan PSN berbasis potensi lokal dan menegaskan bahwa proyek daerah perlu didorong menjadi PSN melalui kolaborasi antara kabupaten dan pemerintah provinsi.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya perhatian infrastruktur, seperti penyelesaian Jalan Lintas Bono yang menjadi akses vital antara Pelalawan dan Inhil, serta percepatan tol Pekanbaru–Rengat yang membutuhkan dukungan komersial dan kebijakan yang tepat.
Di bidang pariwisata, bupati mendorong agar sektor ini masuk dalam prioritas PSN, mengingat potensi ekonomi yang besar. Ia mengusulkan pengembangan Istana Sayap sebagai ikon pariwisata dan pusat budaya melayu Provinsi Riau. Bahkan di Pelalawan, kata bupati, pemerintah daerah telah menerapkan kebijakan berbahasa melayu sekali dalam sepekan sebagai bentuk pelestarian budaya.
Terkait penanganan banjir, politisi PDIP itu mengusulkan pembangunan waduk baru di Pangkalan Sumatera Barat melalui BWS, pembangunan waduk di Kampar Kiri, serta pengerukan sedimentasi sungai.
Diakhir penyampaiannya, bupati menekankan pentingnya penyelesaian persoalan tata kelola kawasan hutan di wilayah Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) dan sekitarnya. Ia mengharapkan tim provinsi dapat bekerja sama dengan pemerintah kabupaten untuk mendata kawasan-kawasan yang selama ini belum memiliki kejelasan status.
"Kawasan hutan bukan hanya TNTN, tetapi juga HPT dan HPK yang menyangkut tanah masyarakat. Kami berharap ada kerja sama konkret agar status lahan dan hak masyarakat bisa diselesaikan secara adil," tegasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Pelalawan melalui Asisten II, Drs. Fakhrizal memimpin rapat tindak lanjut fasilitasi dukungan peningkatan dan pemeliharaan Jalan Lintas Bono, di Kantor Bappeda Pelalawan, baru-baru ini.
Rapat merupakan kelanjutan dari serangkaian pertemuan sebelumnya dalam upaya mendorong percepatan pembangunan infrastruktur jalan yang menjadi akses vital menuju kawasan wisata Bono.
Fakhrizal mewakili Bupati Pelalawan, H Zukri menyampaikan terima kasih atas kehadiran seluruh pihak yang telah menunjukkan kepedulian dan komitmen terhadap perbaikan infrastruktur daerah, khususnya Jalan Lintas Bono.
“Tujuan kita hari ini adalah menyepakati langkah bersama untuk mencari solusi. Kita memang tidak bisa menyenangkan semua pihak, tetapi kita bisa mengambil jalan tengah yang terbaik bagi masyarakat," katanya.
Ia menjelaskan bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan dengan perwakilan Kementerian PPN/Bappenas yang sebelumnya telah dilaksanakan pada 29 April, serta rapat lanjutan di tingkat Provinsi Riau pada 16 Juni 2025 lalu.
“Forum hari ini adalah lanjutan dari berbagai diskusi dan koordinasi sebelumnya. Ini menjadi titik awal kita menyepakati komitmen bersama agar pembangunan Jalan Lintas Bono bisa segera dilaksanakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat,” jelasnya.
Fakhrizal menegaskan, percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya akses jalan menuju kawasan wisata Bono, bukan hanya soal konektivitas, tetapi juga bagian dari upaya mengentaskan kemiskinan melalui peningkatan akses dan mobilitas warga.
“Kami berharap dukungan penuh dari seluruh perusahaan dan stakeholder yang terlibat. Ini adalah proses yang panjang dan memerlukan perjuangan yang tidak ringan. Namun dengan kerja sama yang solid, kita bisa memastikan pembangunan ini tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari," tambahnya.
Rapat dihadiri oleh perwakilan OPD terkait, perusahaan, serta pihak yang terlibat langsung dalam proses pembangunan jalan. Pemerintah berharap hasil rapat ini dapat segera ditindaklanjuti dalam bentuk implementasi nyata di lapangan demi kepentingan masyarakat Kabupaten Pelalawan.
Rapat kolaborasi penanganan Jalan Lintas Bono bersama sejumlah pemangku kepentingan juga sudah digelar oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
Rapat dipimpin Bupati Pelalawan, H Zukri di Kantor Bappeda Pelalawan, belum lama ini. Rapat dihadir Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan T. Azriwardi, Kabid Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Riau Teza Darsa, serta perwakilan Bappeda Provinsi Riau.
Bupati Zukri menyampaikan Jalan Lintas Bono adalah jalur vital masyarakat yang membutuhkan penanganan serius dan segera mungkin.
"Kerusakan Jalan Lintas Bono telah menjadi keluhan utama masyarakat. Selain membahayakan keselamatan pengguna jalan, kondisi ini juga menghambat distribusi barang dan jasa, sehingga mempengaruhi roda perekonomian daerah," ujarnya.
Bupati Zukri menekankan permasalahan jalan tidak semata disebabkan oleh kendaraan bertonase tinggi, tetapi juga oleh kondisi lingkungan. Kanal-kanal air yang melintas di sepanjang jalan dan kontur tanah gambut menyebabkan tanah terus mengalami penurunan, hingga berada di bawah level air permukaan.
Pentingnya keterlibatan aktif perusahaan yang beroperasi di wilayah Pelalawan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan berkontribusi terhadap infrastruktur daerah.
"Kita tidak bisa bekerja sendiri. Perusahaan yang beroperasi harus menunjukkan komitmen nyata, bukan hanya dalam bisnis, tapi juga dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan. Jangan sampai masyarakat jadi korban," tegasnya.
Kabid Bina Marga Dinas PUPR Provinsi Riau, Teza Darsa menyatakan dana perbaikan jalan sudah dialokasikan dalam anggaran provinsi. Namun, pihaknya masih menghadapi kendala teknis sulitnya akses masuk alat berat ke lokasi perbaikan.
“Kami siap turun dengan peralatan, namun saat ini terkendala akses yang belum memadai. Kami sangat berharap bantuan dari Pemkab Pelalawan untuk membuka jalan poros sebagai akses kerja," ungkapnya.
Bupati Zukri menutup dengan penegasan tidak boleh ada lagi perusahaan ilegal yang beroperasi tanpa izin di wilayah Kabupaten Pelalawan.
“Kita akan tertibkan. Semua perusahaan wajib berizin dan tunduk pada aturan. Tidak ada toleransi bagi pelanggaran yang merugikan masyarakat dan lingkungan," pungkasnya.***
